Yogyakarta, 31 Oktober 2024 – Selama periode transisi yang mengubah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menjadi dua badan terpisah, yaitu Kementerian Pariwisata (KemenPar) dan Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenkraf), Kemenparekraf telah mengoptimalkan tiga program prioritas di sektor industri dan investasi pariwisata serta ekonomi kreatif.
Rizki Handayani Mustafa, Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenparekraf/Parekraf, menyampaikan bahwa program pertama yang difokuskan adalah Dukungan Pengembangan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (DPUP). Program ini merupakan tindak lanjut dari Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2023 dan akan melibatkan 50 desa wisata yang sudah ditentukan, di mana 11 desa di antaranya akan menerima pelatihan literasi keuangan. Program ini diharapkan mulai berjalan minggu depan untuk menyalurkan bantuan.
Selanjutnya, perhatian juga diberikan pada penerapan konsep Blue, Green, dan Circular Economy (BGCE) dalam sektor pariwisata, yang dilaksanakan bekerja sama dengan Kementerian PPN/Bappenas. Rencana ini sudah masuk dalam RPJMN 2025-2029 dan mencakup subsektor perhotelan, kuliner, transportasi, dan pengelolaan kawasan wisata. “Kami ingin sosialisasi ini benar-benar menekankan kontribusi sektor pariwisata terhadap SDGs dan pengurangan emisi karbon,” tambah Rizki.
Selain itu, Kemenparekraf tengah memetakan supply dan demand investasi di berbagai bidang dan menyusun basis data investor domestik. “Pada Januari, kami berharap sudah memiliki data lengkap untuk berbagai wilayah,” ungkap Rizki.
Rizki juga mengungkapkan bahwa investasi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif telah mencapai 56 persen dari target $3 miliar atau setara Rp46 triliun untuk 2024, dengan kontribusi 70 persen dari investor dalam negeri. Di bawah Kedeputian Industri dan Investasi, program utama lainnya seperti tata kelola industri parekraf dan Kemitraan Nasional Rantai Pasok Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (KENAROK) terus dilanjutkan. Acara-acara seperti International Creative Industry Conference & Festival (IC Fest) dan International Tourism Investment Forum (ITIF) juga turut mendukung promosi investasi.
Lebih jauh lagi, Kemenparekraf berupaya meningkatkan akses pembiayaan bagi industri kreatif di subsektor kuliner, kriya, fesyen, digital, dan film melalui kerja sama dengan lembaga keuangan. “Kegiatan seperti FoodStartup Indonesia (FSI), Indonesia Business Startup Matchmaking (IndoBisa), dan Fifty sudah berjalan,” ujar Rizki. Untuk memastikan standar industri pariwisata berkelanjutan, Kemenparekraf juga melakukan sertifikasi bagi pelaku wisata, dengan panduan yang dikembangkan bersama berbagai pihak terkait.
