Yogyakarta – BOB, Badan Pelaksana Otorita Borobudur (BPOB) menjadi tuan rumah pada kegiatan Forum Diskusi Perencanaan Triwulan I Tahun Anggaran 2024 Kemenparekraf/Baparekraf yang dilaksanakan selama dua hari, 27-28 Maret 2024 bertempat di Alana Hotel & Convention, Yogyakarta.
Forum Diskusi Perencanaan Triwulan I ini diselenggarakan dengan tujuan menyelaraskan program dan kegiatan Kemenparekraf dalam rangka peningkatan kualitas perencananaan Pembangunan Nasional sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, mengevaluasi program prioritas nasional pendukung RKP 2024 dan RPJMN 2020-2024 di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf.
Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan dari seluruh satuan kerja Kemenparekraf/Baparekraf yang terdiri atas Sekretariat Utama, Inspektorat Utama, Tujuh Kedeputian, Politeknik Pariwisata, serta Badan Pelaksana Otorita dan dibuka oleh Titik Lestari selaku Sekretaris Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur.
Tahun 2024 merupakan implementasi RPJMN tahun 2020-2024 sehingga perlu dicermati bersama rancangan Teknokratik. “Kemenparekraf sedang mempersiapkan RIPPARNAS 2025-2044 serta rancangan Teknokratik 2025-2029, penting untuk memastikan kinerja Satker dari serapan anggaran, harapannya pada kegiatan Forum hari ini bisa lebih terakselerasi pada serapan”, tambahnya.
Pada sesi pertama, fokus diskusi yang disampaikan berkaitan dengan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan nasional sektor parekraf. Optimalisasi Renstra tahun 2025-2029 menjadi highlight dimana perlunya keselarasan Renstra dan Renja berdampak pada pencapaian tujuan organisasi. Kunci keberhasilan dar perencanaan meliputi, pemahaman terkait isu, pemetaan masalah, disusun soulsi dan dipastikan data indikator tersedia setiap tahun.
Sesi selanjutnya terkait dengan strategi pemanfaatan aset untuk meningkatkan PNBP di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf. dalam pembahasan ini disebutkan bahwa BMN memiliki potensi untuk bisa dimanfaatkan dalam pendapatan PNBP.
“Strategi ini ditujukan agar satker BLU lebih efektif dalam menggunakan BMN dan aset yang dimilikinya serta nantinya mengurangi rupiah murni yang digunakan”, tambah Direktur Pembinanaan Pengelolaan Keuangan BLU, Kementerian Keuangan.
Dalam melaksanakan tugasnya, BPOB memiliki 2 perjanjian kinerja, yaitu BPOB sebagai satuan kerja dibawah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga sebagai satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU). Di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf terdapat 3 BLU yang terdiri dari Badan Pelaksana Otorita di Danau toba, Borobudur dan Labuan Bajo Flores.
Menurut Andi Marpaung, selaku Tim Kerja Ekosistem Pariwisata Kemenparekraf/Baparekraf dalam pembahasan tentang monitoring evaluasi kinerja Badan Otorita Pariwisata (BOP) terdapat isu ketidakselarasan antara Rencana Strategis Bisnis (RSB) BOP dan juga kurangnya koordinasi komunikasii terkait perumusan IKU kontrak Kinerja Dirut sehingga perlu disusun pedoman penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan juga penyusunan Juknis Pelaporan ke ketua dewan pengarah melalui Menteri Pariwisata.
