Yogyakarta (09/08/2021) jogjaprov.go.id – Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X meminta Pemerintah Kabupaten/Kota di DIY melakukan akselerasi vaksinasi dengan menyasar RT/RW di wilayah masing-masing.
“Arahan Menteri Menkomarves RI, Luhut Binsar Panjaitan, DIY diharapkan mencapai persentase 100% yang divaksin tidak lebih dari Oktober 2021. Saat ini kita sudah mencapai 43%, Agustus ini harapannya bisa mencapai 50% dan September lebih dari 70%, semoga bisa 100% pada Oktober 2021. Oleh karenanya, kami membentuk Satgas Penanganan Vaksinasi, kita langsung saja menyasar RT/RW, karena pengalaman lewat organisasi kurang bisa maksimal,” ungkap Sri Sultan dari Gedhong Pracimosono, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Senin (09/08).
Pada Rapat Percepatan Vaksinasi yang digelar bersama Bupati dan Walikota se-DIY itu, Sri Sultan melanjutkan bahwa rencana vaksinasi yang dilaksanakan RT/RW, akan berada di bawah koordinasi Kabupaten/Kota. “Kita memobilisasi tenaga dari TNI maupun Polri dengan Puskesmas dan sebagainya, jumlahnya itu cukup. Langsung sajalah, sekarang penularannya di keluarga dan tetangga. Untuk teknisnya nanti kelurahan/kalurahan akan mengumpulkan (warga yang akan divaksin), kecuali untuk disabilitas, mungkin perlu jemput bola ke rumah yang bersangkutan,” terang Sri Sultan yang hadir didampingi Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X dan Sekretaris Daerah DIY, Kadarmanta Baskara Aji.
Sri Sultan juga mengatakan stok vaksinasi DIY masih mencukupi. “Kita punya stok semuanya 43.805 vial, dimana kami sudah mengalokasikan untuk Kabupaten/Kota, namun kami belum tahu persis stok yang saat ini ada di Kabupaten/Kota yang kemarin sempat ada 10.014 vial. Jadi, kita cukup untuk bisa mencapai itu,” jelas Ngarsa Dalem.
Di sisi lain, Sri Sultan mengatakan sejatinya sejumlah 60.000 dosis akan dikirimkan ke DIY. “Namun saat ini belum bisa dikirim karena stok (di gudang) penuh. Jadi saya mohon, kalau menyangkut masalah vaksin, Bapak/Ibu (Bupati) menghubungi kami, karena vaksin ini hanya satu jalur, yang akan kirim tetap Kementerian Kesehatan RI,” urai Sri Sultan.
Untuk mengurangi kapasitas penyimpanan, Sri Sultan mengusulkan agar kabupaten/kota dapat menyediakan mesin penyimpanan. “Di provinsi, kita hanya punya maksimal 45.000 vial. Kita selesaikan juga soal ini apa perlu menyediakan mesin pendingin di Kabupaten/Kota. Saya juga berharap, Kepala Dinas di Kabupaten/Kota juga terbuka stoknya kepada Bupati/Walikota. Semua vaksin pasti akan lewat Dinas Kesehatan, berapa pun kita minta. Jadi nanti terserah nanti Kabupaten/Kota, apakah mau disimpan di provinsi ataukah harus investasi penyimpanan di Kabupaten/Kota,” ujar Sri Sultan.
Sri Sultan juga menyoroti rencana vaksinasi bagi penyandang disabilitas yang ada di DIY. “Ada 22.450 vial vaksin Sinopharm yang diperuntukkan bagi disabilitas. Harapannya tidak hanya bagi disabilitas saja, namun juga keluarganya. Tidak ada masalah soal ini, karena semua rakyat harus divaksin, biar pun nanti memerlukan di luar jumlah tadi,” terang Sri Sultan.
Ditambahkan Sri Sultan, semakin tingginya jumlah warga yang divaksinasi, jumlah kasus positif diharapkan relatif lebih kecil. “Ini juga mengurangi kondisi yang kurang bagus yakni mengurangi kematian. Meskipun demikian, yang sembuh juga persentasenya juga besar.”
Sementara, menyangkut tentang pertumbuhan ekonomi, Sri Sultan menyampaikan wilayah DIY cenderung mengalami kenaikan atau menunjukkan hasil positif dari kuartal pertama yakni meningkat 6,8%. “Meski ada pembatasan, bukan berarti tidak ada pertumbuhan. Program-program pembangunan tetap ada meski APBN Kabupaten/Kota juga digunakan untuk penanganan Covid-19. Tapi saya belum tahu persis, komponen apa yang paling besar, karena (persentasenya) baru akan diumumkan besok,” tutup Ngarsa Dalem.
Tracing dan Vaksinasi Berbanding Terbalik
Senada dengan ungkapan Sri Sultan, Sekretaris Daerah DIY, Kadarmanta Baskara Aji seusai rapat mengatakan rencana vaksinasi kelurahan akan dilakansakan secara massal di satu tempat atau membuka sentra vaksin di kecamatan, puskesmas, atau kelurahan/kalurahan. “Hal ini untuk mendekatkan, supaya masyarakat yang dilayani itu dekat, tidak harus menempuh perjalanan jauh,” papar Aji.
Di sisi lain, ia menjelaskan bahwa perihal tracing dan vaksinasi adalah dua hal yang berbanding terbalik. “Tracing di kita itu dari hari ke hari berbeda-beda. Ada yang dilaksanakan 1:14 ada yang 1:5 atau 1:7. Reratanya, tracing di DIY satu bulan terakhir ini 1:6. Namun kendalanya, tracing dengan vaksinasi itu berbanding terbalik.”
Aji menyampaikan semakin banyak jumlah tracing, SDM akan banyak terkonsentrasi menangani tracing tersebut. “Tenaga kesehatan (nakes) kita akan banyak tersedot di sana. Termasuk juga layanan di puskesmas, kecuali ada tambahan dari bintara remaja,” tukas mantan Kadisdikpora DIY ini.
Lebih lanjut, senada dengan Ngarsa Dalem, ia mengatakan bahwa jika angka vaksinasi yang sudah dilakukan di DIY itu sudah cukup banyak jika dilihat dari total jumlah penduduk. “Kita lihat saat ini kita sudah sampai pada angka 43%, itu nomor 4 di Indonesia. Vaksin di kita itu lancar dikirim dari pusat, tapi semangat teman-teman dari Kabupaten/Kota itu besar, kesannya vaksin kita itu yang telat datangnya,” katanya.
Untuk karakter warga DIY, Aji menuturkan warga DIY tidak perlu diberikan motivasi untuk melakukan vaksinasi karena cenderung memiliki antusiasme besar. “Mereka itu sudah ingin vaksin, tapi belum sempat dilayani dan itu bukan maunya yang bersangkutan. Di DIY itu bukannya tidak mau, tapi karena memang belum dapat giliran (vaksin) saja,” tutup Aji. [vin]
HUMAS DIY
Sumber : https://jogjaprov.go.id/berita/detail/9522-kejar-target-gubernur-diy-minta-kabupaten-kota-sasar-vaksinasi-pada-level-mikro
