Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) DIY ikut urun rembuk soal rencana pembangunan jalan tol Yogyakarta Solo. Apalagi alternatif trase yang diusulkan dipastikan akan bersinggungan dengan cagar budaya.
Muhammad Taufik, Kepala Unit Penyelamatan, Pengembangan dan Pemanfaatan BPCB DIY, saat dikonrfirmasi Selasa (18/6/2019) mengatakan, sebelumnya ada tiga trase dalam pembangunan jalan tol Yogyakarta Solo, yakni yang melewati Prambanan, Sambisari dan melewati Piyungan.
“Yang paling sedikit bersinggungan yakni yang dari Lotte mart, ke arah Sambisari, tembus ke dusun pondok, SMP kalasan 2, terus tembus ke Manisrenggo. itu yang sedikit benturannya dengan cagar budaya,” ujarnya.
Ia mengatakan dari Lotte Mart sampai Sambisari tidak ada laporan temuan situs baru, yang ada hanyalah candi sambisari saja.
Namun rute dari Maguwo hingga Prambanan, dipastikan banyak sekali ditemukan situs cagar budaya.
“Dari lotte mart sampai pondok itu dibikin jalan layang. Jadi tidak menggangu cagar budaya,” ujarnya.
“Sultan kan tidak memperbolehkan jalan yang melanggar cagar budaya, kalau ke arah solo pasti akan bersinggungan dengan cagar budaya, nah yang paling sedikit trase yang itu (lotte mart-sambisari-pondok-manisrenggo),” imbuhnya.
Ia menambahkan, meski rute prambanan akan dibangun sistem layang, hal itu juga tidak direkomendasikannya.
“Ada juga rencana jalan tol di atas jalan yang sudah ada,”
“Kita juga tidak merekomendasikan. Karena kalau di atas jalan yang sudah ada akan melewati Prambanan, nanti jalannya akan lebih tinggi dari candi prambanan,” bebernya.
Selain soal trase, lajur tol Yogyakarta Solo belum disepekati Pemprov DI Yogyakarta karena pertimbangan dampak ekonomi, meski untuk Tol Bawen-Yogyakarta sudah disepakai oleh Gubernur.
Pertimbangan Trase
Gubernur DIY Sri Sultan HB X belum menyepakati semua proyek pembangunan tol yang masuk ke wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
Sri Sultan HB X mengatakan pembangunan tol ini akan berpengaruh pada ekonomi masyarakat.
“Kita belum menentukan. Saya belum sepakat. Risiko konfliknya terlalu besar. Saya tidak mau kalau rakyat saya ekonominya turun. Yang untung kan yang hanya punya tol,” ujarnya usai mengikuti silaturahmi dan syawalan di Pendopo Parasamya Kabupaten Bantul, Kamis (13/6/2019).
Sri Sultan tak ingin masyarakat kesulitan akses dengan adanya tol.
“Nah sekarang itu tol-tol yang ada itu akses masyarakatnya hidup atau mati? Jawab sendiri. Saya tidak mau seperti itu,” ujarnya.
Sekda DIY Gatot Saptadi mengatakan untuk pembangunan tol ini masih perlu mencari sistem yang bisa mewadahi berbagai aspek.
“Kita cari jalan tengah, konsep tol itu kan melewati tanpa berhenti-berhenti. Mestinya ada sistem perencanaan yang mengakomodir itu semua,” tuturnya, usai mengikuti silaturahmi dan syawalan di Pendopo Parasamya Kabupaten Bantul, Kamis (13/6/2019).
Menurutnya, membangun rest area atau membuat simpul yang mengarah ke bermacam destinasi di DIY dapat dilakukan. “Bisa kita ciptakan rest area atau titik simpul yang bisa turun ke destinasi UMKM atau kuliner,” ujarnya.
Gatot memberi contoh, misal tol melewati Candi Prambanan, desain tol harus diperhitungkan agar dapat turun menuju destinasi wisata tersebut.
“Melewati Prambanan misalnya, selain jangan melintas di atas situs, aturannya sekitar 500 meter harus bebas, desain tol harus memperhitungkan bisa turun ke situ,” jelasnya.
Gatot menjelaskan, pembangunan tol ini merupakan kewenangan pusat baik dari perencanaan maupun pelaksanaannya yakni di bawah BPJT (Badan Pengatur Jalan Tol).
Sedangkan yang menjadi korelasi dengan pemerintah daerah adalah penentuan ruas jalan.
“Jadi saat ini yang sudah sepakat DED nya adalah ruas Bawen-Jogja,”
“Artinya untuk yang Bawen-Jogja kan yang Jogjanya hanya 10-15 kilometer mulai dari ujung Karangtalun, Minggir, Sleman sampai ke arah timur di atas selokan mataram melalui ring road, sudah fix itu,” paparnya.
Sedangkan untuk pembangunan tol ruas Yogya-Solo masih belum disepakati untuk ruas antara perbatasan Jawa Tengah dengan DIY.
“Jawa Tengah nanti kayaknya ujungnya di Manisrenggo, untuk Jogja ini belum ada kata sepakat. Banyak hal yang harus diperhatikan,” tuturnya.
Sementara tol Yogya-Cilacap juga masih belum ditetapkan.
Gatot mengatakan, sesuai yang dikatakan Sri Sultan yakni untuk fokus mengelola JJLS dan jalan nasional terkait dengan keberadaan Yogyakarta International Airport (YIA) di Kulonprogo.
“Saat ini juga ada bandara, Pak Gubernur menghendaki JJLS harus difungsikan, kemudian jalan nasional juga difungsikan. Artinya jangan sampai begitu ada tol melintas di atas ruas jalan tersebut tidak optimal. Maka ini masih didiskusikan,” tutupnya.
Jalur jalan tol Semarang Bawen, Jalur bebas hambatan itu nantinya akan dilanjutkan Bawen Yogyakarta
Jalur jalan tol Semarang Bawen, Jalur bebas hambatan itu nantinya akan dilanjutkan Bawen Yogyakarta (Loketpeta.pu.go.id)
Tol Bawen-Yogyakarta
Yogyakarta Internasional Airport (YIA) alias Bandara Internasional Yogyakarta (BIY) di Temon, Kabupaten Kulon Progo, diharapkan ada pembangunan infrastruktur penunjang seperti jalan.
Hal ini dibutuhkan untuk menunjang aksesibilitas dan keterpaduan sistem transportasi serta mengerek perekonomian.
Gubernur DIY, Sultan Hamengku Buwono X mengatakan, sudah ada kesepakatan dengan pemerintah pusat terkait pengembangan kawasan paskaoperasi YIA.
Yakni, tidak hanya terfokus pada Borobudur melainkan juga kawasan Joglosemar (Jogja-Solo-Semarang) sebagai kekuatan baru pengembangan pariwisata.
Termasuk di antaranya adalah kesepakatan bahwa jalan tol Yogyakarta-Solo-Semarang akan melalui Bawen-Secang-Borobudur-Yogyakarta-Solo.
Selain itu juga akan dibangun outer ringroad berlajur empat yang mengitari wilayah Yogyakarta.
Mulai dari wilayah Tempel-Prambanan ke Selatan dan mengarah ke Barat hingga tembus Sentolo sebelum kemudian masuk ke Dekso-Muntilan dan tembus jalan tol Borobudur- Yogyakarta.
“Atau, dari Temon di perbatasan ke atas atau utara lalu ke Dekso. Disamping kemungkinan ad tol ke selatan dari Jakarta, Bandung ke Kroya lalu masuk Yogya-Solo. Tapi ini masih pembicaraan untuk menentukan lokasinya,” kata Sultan saat mendampingi Menteri Perhubungan meninjau kesiapan YIA jelang operasi perdana, Rabu (24/4/2019).
Sultan mengatakan, ada kesepakatan lain bahwa pengembangan tol Yogyakarta-Solo itu dimungkinkan terpadu dengan jalur Temon-Prambanan yang tembus ke Manisrenggo (Klaten) dan keluar di Boyolali atau Salatiga.
Jalan ini diharapkan bisa menjadi alternatif bagi tumbuhnya kawasan wisata di lereng Merapi seperti Selo sebagai area utama untuk menikmati panorama Gunung Merapi dan Merbabu dan sekitarnya hingga kawasan Kopeng.
Dengan begitu, kawasan Joglosemar ini benar-benar bisa turut tumbuh, tidak sekadar Borobudur.
“Kalau semua bisa dilakukan, infrastrukturnya dibangun, saya yakin perkembangan investasi oleh pihak ketiga akan makin cepat. Saya yakin tidak hanya Yogya Prambanan yang tumbuh tapi juga Joglosemar,” kata Sultan.
Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa soal jalan tol itu ranah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Namun, ia menyebut konsep yang disampaikan Sultan cukup bagus mengingat infrastruktur adalah alat utama dan harus dibangun dengan memperhatikan efek perekonomian.
“Bagaimana memikirkan ekonomi, eksisting UKM dan ke depan tumbuh seberapa,”
“Menghubungkan Borobudur dan Joglosemar saya pikir ide yang baik bahwa dalam satu destinasi turis tidak hanya (menginap) satu hari tapi juga dua-tiga hari sehingga devisa banyak. Kita harus memikirkan itu,” kata Budi.
Catatan Tribunjogja.com pada 2018, Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), menyebut ada delapan Kecamatan di Kabupaten Magelang yang akan dilewati.
Kecamatan yang terdampak yakni Kecamatan Ngluwar, Kecamatan Muntilan, Kecamatan Mungkid, Kecamatan Borobudur, Kecamatan Candimulyo, Kecamatan Tegalrejo, Kecamatan Secang, dan Kecamatan Grabag.
Dari delapan kecamatan tersebut, meliputi 44 desa yang ada di Kabupaten Magelang yang terdampak pembangunan jalan tol.
Untuk Kecamatan Ngluwar, meliputi tujuh desa yakni Desa Bligo, Pakunden, Karang Talun, Ngluwar, Jamuskauman, Plosogede, dan Blongkeng.
Kecamatan Muntilan meliputi Desa Sriwedari, Sukorini, Congkrang, Adikarto, Tanjung.
Kecamatan Mungkid, Desa Progowati, Mendut, Rambeanak, Paremono, Bumirejo, Ambartawng, Blondo dan Senden.
Kecamatan Borobudur, Desa Wanurejo, dan Borobudur.
Kecamatan Candimulyo, meliputi Desa Tampir Kulon, Podosoko, Tempak, Sidomulyo, Mejing.
Kecamatan Tegalrejo meliputi Desa Tampingan, Banyuurip, Purwosari, Glagahombo, Purwodadi.
Kecamatan Secang meliput Desa Candiretno, Pancuranmas, Madusari, Candisari, Donorojo dan Karangkajen.
Kecamatan Grabag meliputi Desa Kalikuto, Banyusari, Kartoharjo, Sidohede, Kalipucang dan Losari. (Tribunjogja.com )
