YOGYAKARTA – Usai diperkenalkan Menteri Pariwisata Arief Yahya, Badan Otorita Pariwisata Borobudur (BOB) langsung tancap gas. Strategi pengembangan kawasan yang menjadi 10 destinasi prioritas pariwisata kian dimatangkan. BOB fokus pada tiga program utama, yaitu penetapan visioning kawasan, penyelesaian akses, dan penetapan status lahan.
“Sejak dilantik pada 4 Januari lalu, Direksi BOP Borobudur langsung menjalankan sederet tugas yang diberikan. Setelah melalui persiapan dan pendalaman persoalan selama satu bulan diperoleh tiga program utama,” ujar Direktur Utama Badan Otorita Pariwisata Borobudur Indah Juanita, di Yogyakarta, Minggu (11/2).
Indah juga memperinci tiga program utama BOB. Yang pertama Penyelesaian dan penetapan visioning kawasan. Kedua, perencanaan akses cepat dari bandara New Yogyakarta Internasional Airport (NYIA) di Kulonprogo ke kawasan otoritatif dan Candi Borobudur. Serta melakukan sinkroninasi dengan integrated tourism masterplan Borobudur dan Jawa tengah.
“Dan yang terakhir, penetapan status lahan otoritatif menjadi Hak Penggunaan Lahan (HPL) dengan target selesai pada kuartal 2 tahun 2018,” katanya.
Indah, yang pernah menjadi Deputy Project Director ITDC untuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dan Nusa Dua, menjelaskan, nantinya akan ada dua areal yang ditangani BOB, yaitu area otoritatif seluas 309 hektare di Kabupaten Purworejo, dan area koordinatif yang terdiri dari 4 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).
“Jadi nantinya BOP Borobudur juga akan melakukan pengembangan 4 wilayah yang berada di sekitar Borobudur yakni area KSPN Dieng, yang wilayahnya meliputi kawasan pariwisata Pegunungan Dieng. Area KSPN Semarang yang wilayah pengembangannya meliputi Pulau Karimunjawa. KSPN Solo dengan wilayah pengembangannya meliputi Sangiran, dan Yogyakarta sendiri dengan Borobudur sebagai wilayah utamanya,” ujarnya.
Menurut Indah, kawasan BOP Borobudur nantinya akan dibuatkan masterplan. Hal itu diharapkan dapat dijadikan pijakan dalam pembangunan dan dioperasikan dengan sesuai perencanaan. Tidak hanya itu, dalam waktu dekat juga akan dibuat feasibility study dan masterplan yang lebih detail.
“Kawasan ini tentunya bukan dibangun seperti blok-blok bangunan yang besar. Tetapi, kita akan buat yang sangat memperhatikan lingkungan, dan memiliki konsep wisata yang menjaga kelestarian Borobudur. Konsep itu adalah menikmati Borobudur, tidak perlu menyentuh Borobudur. Keberadaan Badan Otorita justru untuk membantu upaya konservasi,” ujarnya.
Diungkapkan Indah, BOB sangat memperhatikan perencanaan terpadu. Dia mencotohkan, Kawasan Nusa dua dibangun dan dioperasikan dengan mengikuti masterplan yang sangat dipatuhi. Demikian juga dalam membangun kawasan Mandalika. Dasar infrastrukturnya dikerjakan sesuai masterplan yang dibuat dengan teliti.
“Untuk menyelesaikan itu, salah satunya kita terus berkoordinasi dengan Kementerian PUPR yang sedang membuat integrated tourism masterplan. Selain itu, untuk akses dari dan menuju Borobudur, kami akan sangat intensif berkoordinasi dengan para Gubernur, Bupati, Walikota di Jawa Tengah dan DIY,” ujarnya.
Sedangkan Menteri Pariwisata Arief Yahya mengaku tidak khawatir akan terjadi tumpang tindih kebijakan dengan hadirnya Badan Otorita. “Badan Otorita itu akan otoritatif di zona otoritatif, yaitu di Purworejo dengan luas zona 309 hektare. Di luar itu kembali ke pemerintahan biasa,” ujarnya.
Arief Yahya menambahkan, pembentukan Badan Otorita, juga Kawasan Ekonomi Khusus, akan mengurangi birokrasi berbelit. “Karena, ada one stop service, atau pelayanan satu atap. Jadi, investor tidak akan dipingpong dari satu dinas ke dinas lain,” jelasnya.(kemenpar.go.id)
