Jakarta, 29 Oktober 2025 — Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Republik Indonesia kembali menegaskan komitmennya terhadap tata kelola pemerintahan yang baik melalui penyelenggaraan Anugerah Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pengelolaan Informasi Publik Tahun 2025. Acara bergengsi ini menjadi panggung apresiasi bagi satuan kerja (Satker) dan badan pelaksana di lingkungan Kemenpar yang konsisten mengedepankan informasi publik yang transparan dan akuntabel.
Mengusung tema “Keterbukaan Informasi Publik dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”, acara ini secara khusus menyoroti vitalnya transparansi di sektor pariwisata.
Kolaborasi PPID dan Komitmen Layanan Prima
Sekretaris Kemenpar, Bayu Aji, dalam sambutannya menyampaikan optimisme, “Kita semua memiliki keyakinan yang sama, bahwa dengan komitmen dan kolaborasi, keterbukaan informasi publik dapat terus meningkat dari tahun ke tahun. Ini adalah kunci peningkatan layanan kepada masyarakat.”
Proses Monev yang ketat melibatkan penilaian terhadap lima PPID tingkat I Kedeputian, Politeknik Pariwisata, dan Badan Pelaksana Otorita. Proses ini memastikan bahwa setiap unit benar-benar menerapkan standar tinggi dalam pengelolaan data dan informasi.
Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, yang turut hadir, memperkuat pesan tersebut. Beliau menekankan bahwa keterbukaan informasi adalah tonggak penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. “Tantangan ke depan adalah memperkuat sistem informasi publik yang andal dan terintegrasi. Kami berkomitmen untuk terus menyediakan akses informasi yang terbuka, mudah, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat,” tegasnya.
BPOB Raih Penghargaan Tertinggi: Bukti Nyata Pelayanan Transparan
Dalam malam apresiasi tersebut, Badan Pelaksana Otorita Borobudur (BPOB) berhasil tampil gemilang dengan meraih predikat “Informatif” dalam kategori keterbukaan informasi publik. Predikat tertinggi ini diberikan kepada unit kerja yang secara konsisten menjalankan prinsip-prinsip keterbukaan, mulai dari penyediaan data publik, kualitas layanan informasi, hingga strategi komunikasi yang efektif.
Penghargaan prestisius ini diterima langsung oleh Direktur Utama BPOB, Agustin Peranginangin, didampingi Direktur Keuangan, Umum, dan Komunikasi Publik, Yusuf Hartanto.
“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi BPOB untuk terus memperbaiki sistem komunikasi dan layanan informasi publik. Keterbukaan bukan sekadar kewajiban, tetapi juga fondasi penting untuk membangun kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan destinasi pariwisata, khususnya di kawasan Borobudur,” ungkap Agustin Peranginangin. Beliau juga menegaskan komitmen BPOB untuk terus memperkuat transparansi.
Masa Depan Transparansi Kemenpar
Melalui kegiatan ini, Kemenpar berharap seluruh unit kerja, mulai dari PPID Satker hingga Badan Pelaksana, dapat mengintegrasikan keterbukasan informasi publik sebagai bagian tak terpisahkan dari tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada layanan publik yang prima. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik dan mendukung kemajuan sektor pariwisata Indonesia secara berkelanjutan.
