Pandemi Covid – 19 telah menimbulkan dampat negatif pada aspek sosial ekonomi di masyarakat. Untuk itu, Pemda DIY semakin keras berupaya mengatasi permasalahan tersebut melalui sinkroninasi anggaran penangan Covid – 19 dengan kabupaten/kota se- DIY.
Pembahasan tersebut dilakukan pada rapat bersama Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, Wagub DIY KGPAA Paku Alam X bersama jajaran pejabat dan Kepala OPD serta Sekda se-DIY, Kamis (09/04) di Ndalem Ageng, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta.
Kepala Bappeda DIY, Drs. Budi Wibowo, S.H., M.M. mengungkapkan, seluruh kabupaten/kota di DIY sedang menyusun draft perencanaan penganggaran. Nantinya dari draft tersebut, akan tergambar apa saja yang menjadi kebajiban desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi. Dengan begitu anggaran untuk menanggulangi Covid – 19 nantinya akan tersalur dengan efektif dan efisien dan tidak tumpang tindih.
Menurut Budi, draft anggaran ini diperlukan agar jangan sampai masyarakat nanti menerima bantuan dobel. Hal tersebut karena ada aturan kebijakan yang menyakatan masyarakat sebaiknya hanya memperoleh satu jenis program bantuan. Dengan begitu penyaluran bantuan akan lebih merata.
“Penerima Jadup jangan sampai menerima semua jenis bantuan. Misalnya sudah dapat PKH atau dapat Kartu Pra Kerja ya sudah satu jenis saja. Dengan begitu akan lebih efisien. Tidak satu orang menerima bantuan dari berbagai sumber,” jelas Budi.
Selain memaksimalkan kabupaten/kota, Pemda DIY juga menggandeng CSR BUMN yang telah bersedia mengucurkan dana sebesar 4.5 miliar untuk membantu penanggulangan Covid – 19 ini. Ketika nanti draft sudah jadi dan sudah bisa dijadikan acuan operasional, maka CSR juga akan memegang acuan tersebut. Sehingga nantinya CSR daik BUMD maupun BUMD ataupun swasta yang akan ikut berperan tetap memiliki acuan sehingga penganggaran mereka pun lebih efektif dan efisien.
Hal tersebut karena dana yang dimiliki Pemda DIY untuk menangani Covid – 19 ini berada pada pos anggaran belanja tidak terduga. Dalam arti hanya pada kondisi tak terduga seperti Pandemi Covid – 19 ini maka dana tesebut bisa digunakan. “Kalau misalnya satu program kita anggarkan satu juta, kemudian oleh swasta sudah di cover 500 ribu, maka kita tinggal menggenapi kekurangannya yaitu 500 ribu,” ujar Budi.
Saat ini, terkait anggaran, selain memakai dana tak terduga, Budi juga menyampaikan, DIY telah memangkas banyak anggaran yang tidka terlalu krusial untuk dialihkan pada penanganan Covid – 19. DIY telah mampu memangkas sebesar 700 miliar dari seluruh komponen untuk pembiayaan penanganan Covid – 19. Namun demikian, Budi mengungkapkan, apabila belum mencukupi, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk bisa mengalihkan Dana Keistimewaan DIY untuk menangani Covid – 19.
Budi juga mengapresiasi kinerja di level bawah seperti pedesaan yang telah mengupayakan untuk bisa berperan dalam realokasi anggaran. Menurutnya, beberapa desa mampu merealokasi anggaran hingga Rp 150 juta guna menangani Covid – 19. Untuk itu Budi berharap, upaya penyusunan draft guna mewujudkan sinkronisasi anggaran ini mampu memberikan hasil yang nyata untuk masyarakat. Selain itu juga Budi berharap dukungan semua pihak dan lapisan masyarkat untuk bersama-sama berjuang mengatasi kondisi yang sedang tidak bersahabat ini. (uk)
Humas Pemda DIY
Sumber : https://jogjaprov.go.id/berita/detail/8621-atasi-dampak-negatif-covid-19-melalui-sinkronisasi-anggaran
